Audit Perlindungan Data Perusahaan Pasca UU PDP: Implementasi dan Risiko Hukum

Perusahaan yang mengelola data pribadi pelanggan, klien, karyawan, mitra bisnis hingga pengguna sistem digital kini berada dalam kewajiban hukum baru. Sejak berlakunya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pengendali sistem wajib menerapkan standar keamanan dan tata kelola data yang dapat dibuktikan secara hukum jika suatu saat terjadi pemeriksaan regulator atau perselisihan hukum.

Cyber Security bukan hanya soal IT, tetapi juga compliance hukum. Banyak perusahaan mengira keamanan digital cukup dengan antivirus dan firewall, padahal tata kelola hukum, mitigasi risiko, auditing data, dan mekanisme pelaporan insiden adalah fondasi utama kepatuhan UU PDP.

Risiko Ketidakpatuhan UU PDP terhadap Perusahaan

1. Sanksi administratif, kompensasi, hingga denda finansial besar.
2. Gugatan hukum dari pemilik data pribadi (right to claim compensation).
3. Kewajiban penghapusan sistem atau operasi bisnis sementara.
4. Hilangnya kepercayaan publik dan kerugian reputasi jangka panjang.
5. Potensi proses pidana jika kebocoran data disengaja atau lalai.

Satu insiden kebocoran data dapat meruntuhkan kredibilitas merek yang dibangun bertahun-tahun.

Mengapa Audit Data Menjadi Kewajiban, Bukan Opsi

Audit diperlukan untuk memetakan risiko dan memastikan data disimpan sesuai prosedur legal. Tahap audit mencakup:

• Identifikasi jenis data pribadi yang dikumpulkan perusahaan
• Penilaian tingkat keamanan sistem IT dan akses internal
• Penyusunan kebijakan privasi dan SOP pemrosesan data
• Simulasi penanganan insiden kebocoran data (incident report)

Tanpa dokumentasi audit, perusahaan tidak dapat membuktikan kepatuhan jika terjadi pemeriksaan.

Layanan Audit dan Kepatuhan UU PDP di LNP Law Office

LNP Law Office mendampingi perusahaan membangun sistem manajemen data yang patuh hukum, termasuk:

• Audit Compliance sesuai UU PDP
• Penyusunan legal policy & privacy governance
• Pendampingan apabila terjadi data breach
• Representasi hukum apabila terjadi gugatan pengguna

Informasi lengkap tersedia melalui situs resmi:
https://lnplawoffice.id